Tegas! Partai Aceh Minta Pusat tak Ganggu Wakaf Aceh di Mekkah

Isu Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ingin mengelola tanah wakaf Aceh di Mekkah, Arab Saudi, terus menjadi bola panas dalam tiga hari terakhir.

Persoalan ini terus menggelinding dan telah memantik banyak kecaman dari sejumlah kalangan di Aceh yang disuarakan oleh sejumlah tokoh, LSM, anggota dewan, dan pihak-pihak berkompeten lainnya.

Partai Aceh (PA), melalui juru bicaranya, Syardani M Syarif atau yang lebih dikenal Teungku Jamaica, ikut merespons hal tersebut.

Dalam keterangan pers yang diterima Serambinews.com, Minggu (11/3/2018), Partai Aceh meminta Pemerintah Pusat untuk untuk tidak mengganggu wakaf Aceh milik Habib Bugak Al-Asyi yang selama ini dikelola dengan baik oleh nadzir di Arab Saudi.

“Kami Partai Aceh, meminta kepada Pemerintah RI agar tidak mengganggu aset milik Rakyat Aceh di manapun berada, termasuk wakaf Aceh di Mekkah. Selama ini Baitul Asyi tersebut dikelola dengan baik oleh nadzir wakaf Habib Bugak dan tidak ada permasalahan apapun,” kata Jamaica melalui siaran persnya.

Ia juga menyebutkan, PA menolak tegas rencana BPKH RI untuk mengambil alih pengelolaan atau investasi di atas tanah wakaf Aceh di Arab Saudi, sebagaimana yang telah disampaikan BPKH kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla beberapa waktu lalu.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden RI, Joko Widodo agar dapat meninjau kembali rencana BPKH RI untuk mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Arab Saudi tersebut,” tegasnya.

Jamaica juga menyebutkan, PA bersama masyarakat Aceh akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan hak masyarakat Aceh tersebut.

Menurut Jamaica, wakaf Baitul Asyi diikrarkan Habib Abdurrahman atau Habib Bugak Al-Asyi pada tahun 1224 Hijriah atau tahun 1809 masehi di hadapan hakim Mahkamah Syariah Mekah.

Menurutnya, wakaf tersebut adalah wakaf muqayyad (waqaf bersyarat) dan bukan waqaf mutlak. Artinya diwaqafkan untuk seluruh rakyat Kerajaan Aceh Darussalam (penyebutan kerajaan saat itu) hingga hari kiamat yang tidak bisa berpindah tangan kepada siapapun kepemilikannya.

“Dan pengelolaannya sudah ditentukan sendiri oleh Habib Bugak dalam ikrar tersebut. Jadi sampai saat ini tanah wakaf tersebut adalah milik sah masyarakat Aceh yang tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada siapapun selama masih ada masyarakat Aceh,” ujar Teungku Jamaica.

Ia menambahkan, tanah wakaf yang berasal dari sebuah rumah di depan Kakbah ini sudah berkembang menjadi beberapa buah hotel dan apartemen yang mampu menampung lebih 12.000 jamaah dengan total aset sekitar 300 juta riyal atau mencapai Rp 1 triliun lebih.

Wakaf selama ini dikelola oleh Dewan Nadzir Wakaf Habib Bugak yang penunjukannya sejak awal langsung oleh Habib Bugak dan diteruskan oleh keturunan nadzir sebelumnya dari Ulama Aceh di Mekah.

“Sejak 2007 setiap tahunnya semua rakyat Aceh yang berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah mendapatkan dana pembagian hasil pendapatan dari pengelolaan tanah wakaf tersebut sebesar 1.200 riyal atau sekitar Rp 4 juta lebih per jamaah,” demikian Teungku Jamaica.(*)

sumber: http://aceh.tribunnews.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*